“Pilkada langsung melanggengkan tim sukses dan lembaga survei cari cuan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif ForDes ini menyoroti narasi demokrasi dalam Pilkada langsung. Angka survei berbayar kerap menyetir narasi tersebut. Bagindo menekankan dampak besar jika pemilihan kembali ke wakil rakyat. Para pelaku industri jasa pemenangan akan menjadi pihak paling terpukul.
“Lembaga survei otomatis bakal kehilangan lapak jika Pilkada balik ke DPRD,” tambahnya.
Mereka tidak bisa lagi menjual jasa survei elektabilitas seharga miliaran. Wajar jika mereka menolak wacana ini dengan dalih demokrasi. Padahal, inti masalahnya adalah bisnis semata.
Kembali ke Sila Ke-4 Pancasila
Selanjutnya, Bagindo mengingatkan masyarakat tentang esensi Sila ke-4 Pancasila. Sila ini menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Baginya, demokrasi perwakilan merupakan akar budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pilkada langsung justru menciptakan demokrasi transaksional yang brutal.
Pemilihan via DPRD akan menekan politik uang secara drastis. Langkah ini juga meredam potensi konflik horizontal di masyarakat. Kepala daerah terpilih pun bisa fokus bekerja untuk rakyat.
Mereka tidak lagi tersandera utang budi kepada para sponsor. Mereka juga tidak pusing memikirkan pengembalian modal kampanye. Selama ini, biaya operasional tim sukses menyedot modal tersebut. (*)
