### Sebut Lembaga Survei Bakal Kehilangan Lapak

TRANSPARANN.ID, PALEMBANG – Wacana pengembalian Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memanas. Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar, mendukung penuh wacana tersebut. Ia meminta mekanisme pemilihan kembali ke sistem perwakilan melalui DPRD.

Bagindo menilai sistem Pilkada langsung membawa lebih banyak mudarat. Sistem ini memicu biaya politik tinggi atau high cost politics. Selain itu, industri politik kini hanya mencari keuntungan finansial semata.

Pilkada Langsung Jadi Ladang Cuan Lembaga Survei

Bagindo menyebut Pilkada langsung menjadi “ladang basah” bagi konsultan politik. Lembaga survei juga menikmati keuntungan besar dari sistem ini. Oleh sebab itu, mereka menolak wacana Pilkada oleh DPRD. Mereka takut kehilangan pendapatan dari bisnis elektoral tersebut.

“Pilkada dipilih DPRD adalah pilihan tepat dan rasional,” tegasnya di Palembang, [Hari Ini].

Ia lantas mempertanyakan alasan pihak-pihak yang menolak wacana ini.

“Pilkada langsung melanggengkan tim sukses dan lembaga survei cari cuan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif ForDes ini menyoroti narasi demokrasi dalam Pilkada langsung. Angka survei berbayar kerap menyetir narasi tersebut. Bagindo menekankan dampak besar jika pemilihan kembali ke wakil rakyat. Para pelaku industri jasa pemenangan akan menjadi pihak paling terpukul.

“Lembaga survei otomatis bakal kehilangan lapak jika Pilkada balik ke DPRD,” tambahnya.

Mereka tidak bisa lagi menjual jasa survei elektabilitas seharga miliaran. Wajar jika mereka menolak wacana ini dengan dalih demokrasi. Padahal, inti masalahnya adalah bisnis semata.

Kembali ke Sila Ke-4 Pancasila

Selanjutnya, Bagindo mengingatkan masyarakat tentang esensi Sila ke-4 Pancasila. Sila ini menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Baginya, demokrasi perwakilan merupakan akar budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pilkada langsung justru menciptakan demokrasi transaksional yang brutal.

Pemilihan via DPRD akan menekan politik uang secara drastis. Langkah ini juga meredam potensi konflik horizontal di masyarakat. Kepala daerah terpilih pun bisa fokus bekerja untuk rakyat.

Mereka tidak lagi tersandera utang budi kepada para sponsor. Mereka juga tidak pusing memikirkan pengembalian modal kampanye. Selama ini, biaya operasional tim sukses menyedot modal tersebut. (*)