Bagindo menegaskan pentingnya membangun nalar kritis di kalangan muda. “Kebenaran tidak datang sendiri. Anak muda harus mencari informasi dari berbagai sumber, bukan sekadar percaya pada yang viral,” tegasnya.
Ia juga melontarkan kritik keras terhadap penyelenggara pemilu. Bagindo menilai 90 persen SDM KPU dan Bawaslu Sumsel tidak berkompeten. “Kalau mau jujur, 90 persen penyelenggara pemilu di Sumsel tak berkompeten. Harusnya dibubarkan, lalu diganti dengan orang-orang cerdas dan independen,” katanya lantang.
Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu seharusnya diisi oleh PNS independen, bukan orang dari jaringan partai politik, ormas, atau LSM. “Demokrasi keterwakilan harus dijaga dengan netralitas penuh. Jangan beri ruang bagi kepentingan kelompok,” tambahnya.
Bagindo juga menyoroti dominasi elit politik di Sumsel. “Sekitar 99 persen aktor politik hanyalah ‘orang gendongan’ dari elit berduit. Politik kita masih primitif, berbasis transaksi dan barter kepentingan,” ujarnya blak-blakan.
Ia menekankan bahwa pendidikan politik harus dimulai dari kampus. “Mahasiswa dan pelajar perlu memahami sejak dini bahwa politik uang berbahaya dan bisa menghancurkan masa depan bangsa,” katanya.
Selain itu, Bagindo mendesak penegakan hukum terhadap politik uang dilakukan tanpa kompromi. “Jangan kompromi terhadap pelaku politik uang. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya tegas.
Menutup pandangannya, Bagindo menolak politik dinasti yang semakin mengakar di sejumlah daerah. Ia menilai demokrasi sejati harus membuka ruang kompetisi yang adil, bukan diwariskan seperti kerajaan. “Kalau perlu, bubarkan lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, bahkan pemerintah yang tak lagi kredibel. Mulailah dari sistem bersih dengan penyelenggara independen dan pemimpin lahir dari kompetensi, bukan transaksi,” pungkasnya. (bet)
