### Pilkada Sumsel Demokrasi Masih Primitif

TRANSPARANN.ID – Lebih dari dua dekade, Indonesia menjalankan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Sejak pertama kali digelar pada 2004, Pilkada diharapkan melahirkan pemimpin berintegritas dan memperkuat demokrasi lokal. Namun, di Sumatera Selatan, pengamat politik Bagindo Togar menegaskan kenyataan masih jauh dari harapan.

Bagindo menilai demokrasi di Sumsel masih terjebak dalam praktik transaksional. Ia menyoroti lemahnya kualitas penyelenggara pemilu dan rendahnya literasi politik masyarakat, terutama di kalangan muda.

“Kalau kita bicara 21 tahun Pilkada, hasilnya di Sumsel belum banyak berubah. Demokrasi kita masih sangat primitif,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (05/11/2025).

Ia menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 kembali memperlihatkan budaya politik uang yang sulit dihapuskan. “Politik uang itu ibarat penyedap rasa. Sulit dihilangkan, tapi jangan sampai membuat rakyat kehilangan akal sehat,” katanya.

Bagindo melihat generasi Z dan milenial kini menjadi pemilih dominan. Namun, ia mengingatkan bahwa kelompok ini paling rentan terhadap informasi palsu di media sosial. “Gen Z dan milenial adalah kekuatan baru politik. Tapi mereka juga paling mudah terpengaruh hoaks,” jelasnya.

Menurutnya, media digital memang menjadi sarana kampanye paling murah dan efektif. Tetapi, algoritma bisa menyesatkan jika literasi digital masyarakat rendah. “Pemerintah aktif menangkal hoaks, tapi efek algoritma lebih berbahaya. Yang salah bisa tampak benar, yang benar bisa terlihat salah,” ungkapnya.

Bagindo menegaskan pentingnya membangun nalar kritis di kalangan muda. “Kebenaran tidak datang sendiri. Anak muda harus mencari informasi dari berbagai sumber, bukan sekadar percaya pada yang viral,” tegasnya.

Ia juga melontarkan kritik keras terhadap penyelenggara pemilu. Bagindo menilai 90 persen SDM KPU dan Bawaslu Sumsel tidak berkompeten. “Kalau mau jujur, 90 persen penyelenggara pemilu di Sumsel tak berkompeten. Harusnya dibubarkan, lalu diganti dengan orang-orang cerdas dan independen,” katanya lantang.

Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu seharusnya diisi oleh PNS independen, bukan orang dari jaringan partai politik, ormas, atau LSM. “Demokrasi keterwakilan harus dijaga dengan netralitas penuh. Jangan beri ruang bagi kepentingan kelompok,” tambahnya.

Bagindo juga menyoroti dominasi elit politik di Sumsel. “Sekitar 99 persen aktor politik hanyalah ‘orang gendongan’ dari elit berduit. Politik kita masih primitif, berbasis transaksi dan barter kepentingan,” ujarnya blak-blakan.

Ia menekankan bahwa pendidikan politik harus dimulai dari kampus. “Mahasiswa dan pelajar perlu memahami sejak dini bahwa politik uang berbahaya dan bisa menghancurkan masa depan bangsa,” katanya.

Selain itu, Bagindo mendesak penegakan hukum terhadap politik uang dilakukan tanpa kompromi. “Jangan kompromi terhadap pelaku politik uang. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya tegas.

Menutup pandangannya, Bagindo menolak politik dinasti yang semakin mengakar di sejumlah daerah. Ia menilai demokrasi sejati harus membuka ruang kompetisi yang adil, bukan diwariskan seperti kerajaan. “Kalau perlu, bubarkan lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, bahkan pemerintah yang tak lagi kredibel. Mulailah dari sistem bersih dengan penyelenggara independen dan pemimpin lahir dari kompetensi, bukan transaksi,” pungkasnya. (bet)