Kendaraan operasional dan mobil listrik mendapat pengecualian khusus. Oleh karena itu, pemerintah mendesak seluruh pegawai menggunakan transportasi publik.
Perjalanan dinas dalam negeri berkurang sebanyak 50 persen. Sementara itu, perjalanan dinas luar negeri anjlok hingga 70 persen.
“Khusus daerah, ada imbauan penambahan hari bebas kendaraan. Durasi dan cakupan jalan menyesuaikan karakter daerah masing-masing. Aturan ini menunggu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” ucapnya.
Sektor swasta wajib menyesuaikan skema WFH terbaru ini. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan akan menjadi landasan utama. Penerapan aturan ini menyesuaikan karakter spesifik setiap sektor usaha.
“Pengaturan melalui Menteri Ketenagakerjaan mencakup efisiensi. Efisiensi ini menyasar penggunaan energi di tempat kerja,” tegas Airlangga.
Meski demikian, beberapa sektor kebal dari aturan WFH. Sektor tersebut meliputi pelayanan publik, kesehatan, dan keamanan.
Petugas kebersihan dan pekerja sektor strategis tetap beroperasi penuh. Sektor strategis ini mencakup industri, energi, air, dan bahan pokok.
Layanan transportasi, logistik, perdagangan, dan keuangan juga beroperasi normal. (*)
