Kementerian tersebut menaungi urusan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Pemkab OKU berharap pusat segera merespons usulan pendanaan ini.
Peluang ini terbuka lebar berkat tambahan anggaran belanja negara. Sebelumnya, DPR RI menyetujui tambahan Rp1,7 triliun pada Juli 2025.
Kementerian Transmigrasi kini mengelola total pagu APBN Rp1,89 triliun. Dana besar itu siap mendukung lima program unggulan pemerintah.
Program ini mencakup pembangunan rumah, jalan, dan jembatan. Fasilitas umum di kawasan transmigrasi juga akan diperbaiki.
Selain itu, pusat mendorong kolaborasi dan penyelesaian legalitas tanah. Bupati menilai hal ini sebagai peluang emas bagi daerah.
Efisiensi anggaran saat ini sering menghambat pembangunan daerah lokal. Oleh karena itu, bantuan pusat menjadi solusi kemajuan infrastruktur OKU. (*)
