“Kita melakukan semua ini demi memenuhi visi bersama,” jelasnya. Visi tersebut adalah mewujudkan semangat kebersamaan “Sayangi OKU”.
Kemudian, Teddy menyoroti laporan dari Kepala Bappelitbangda Kabupaten OKU. Laporan itu menyebutkan angka kemiskinan OKU masih dua digit. Maka dari itu, ia mendorong perangkat daerah bekerja keras. Sektor swasta juga harus bahu-membahu menurunkan angka kemiskinan. Bahkan, Bupati menargetkan angka kemiskinan turun menjadi satu digit.
“Kami meminta perangkat daerah meningkatkan serapan anggaran pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Seluruh instansi dan swasta harus membantu menurunkan angka kemiskinan. Caranya dengan menjadikan penduduk miskin sebagai sasaran utama program.
Selanjutnya, Teddy mewajibkan percepatan pelaksanaan program di setiap dinas. Langkah ini penting agar serapan anggaran daerah menjadi tinggi. Jangan biarkan kendala administrasi menghambat penyerapan anggaran pemerintah daerah. Pengadaan barang dan jasa juga tidak boleh menjadi penghambat. Hal ini mencegah penumpukan serapan anggaran pada akhir tahun.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri terus memantau penyerapan anggaran. Pemerintah pusat bisa mengurangi dana transfer jika serapan rendah. Oleh sebab itu, dinas terkait harus memprioritaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini berlaku bagi Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan PUPR. Dinas Sosial, Perkim, BPBD, Damkar, dan Satpol PP juga harus patuh.
Pada akhir acara, perwakilan anggota dewan menyerahkan berkas penting. Anggota DPRD OKU, Tulus, menyerahkan berkas pokok pikiran (pokir). Bupati OKU menerima langsung dokumen dari puluhan anggota DPRD tersebut. (*)
