### Bupati Teddy Targetkan Penurunan Kemiskinan

TRANSPARANN.ID, OKU – Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, menyampaikan pencapaian pemerintahannya. Ia bersama Wakil Bupati, Marjito Bachri, telah memimpin selama setahun. Mereka sukses mewujudkan 11 dari 22 program unggulan.

Bupati menyampaikan hal ini saat membuka Musrenbang RKPD OKU. Acara ini berlangsung pada Selasa, 10 Maret 2026. Musrenbang ini bertujuan menyusun RKPD Kabupaten OKU tahun 2027.

Pendopo Rumah Dinas Bupati OKU menjadi lokasi acara tersebut. Berbagai pejabat penting hadir dalam kegiatan perencanaan daerah ini. Wakil Bupati OKU dan Kepala Bapelitbangda Sumsel turut hadir. Hadir pula anggota DPRD OKU dan Kajari OKU. Selain itu, para asisten, camat, dan lurah ikut berpartisipasi.

“Alhamdulillah, kami telah menjalankan 11 program selama setahun ini,” ujar Teddy. Ia menyampaikan rasa syukurnya saat memberikan kata sambutan pembuka.

Selanjutnya, Bupati merinci beberapa program yang telah sukses berjalan. Program tersebut meliputi penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Pemerintah juga menyediakan program bedah rumah dan penataan permukiman. Selain itu, warga bisa berobat gratis hanya dengan KTP. Ada juga penyediaan ambulans gratis, perbaikan jalan, dan internet desa.

Oleh karena itu, Teddy meminta bantuan seluruh perangkat daerah. Mereka harus merealisasikan program unggulan yang belum terlaksana penuh.

“Kita melakukan semua ini demi memenuhi visi bersama,” jelasnya. Visi tersebut adalah mewujudkan semangat kebersamaan “Sayangi OKU”.

Kemudian, Teddy menyoroti laporan dari Kepala Bappelitbangda Kabupaten OKU. Laporan itu menyebutkan angka kemiskinan OKU masih dua digit. Maka dari itu, ia mendorong perangkat daerah bekerja keras. Sektor swasta juga harus bahu-membahu menurunkan angka kemiskinan. Bahkan, Bupati menargetkan angka kemiskinan turun menjadi satu digit.

“Kami meminta perangkat daerah meningkatkan serapan anggaran pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Seluruh instansi dan swasta harus membantu menurunkan angka kemiskinan. Caranya dengan menjadikan penduduk miskin sebagai sasaran utama program.

Selanjutnya, Teddy mewajibkan percepatan pelaksanaan program di setiap dinas. Langkah ini penting agar serapan anggaran daerah menjadi tinggi. Jangan biarkan kendala administrasi menghambat penyerapan anggaran pemerintah daerah. Pengadaan barang dan jasa juga tidak boleh menjadi penghambat. Hal ini mencegah penumpukan serapan anggaran pada akhir tahun.

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri terus memantau penyerapan anggaran. Pemerintah pusat bisa mengurangi dana transfer jika serapan rendah. Oleh sebab itu, dinas terkait harus memprioritaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini berlaku bagi Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan PUPR. Dinas Sosial, Perkim, BPBD, Damkar, dan Satpol PP juga harus patuh.

Pada akhir acara, perwakilan anggota dewan menyerahkan berkas penting. Anggota DPRD OKU, Tulus, menyerahkan berkas pokok pikiran (pokir). Bupati OKU menerima langsung dokumen dari puluhan anggota DPRD tersebut. (*)