### Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut dari DKPP
Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu saat memberikan keterangan di sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025, Selasa, 21 Januari 2025, di gedung MKRI 2 lantai 4.
TRANSPARANN.COM – Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dugaan ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU dalam penyelenggaraan debat publik kedua yang tidak diselesaikan hingga akhir dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil laporan.
Dikutip portal ini dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22435#, pernyataan ini disampaikan oleh Anggi Irawan dari Bawaslu OKU dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati OKU Tahun 2024 pada Selasa (21/1/2025). Sidang Panel Hakim 1, yang berlangsung di Gedung II Mahkamah Konstitusi (MK), dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama dua anggota, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta laporan dari Bawaslu.
Baca juga :
Laporan Pemohon dan Tindak Lanjut Bawaslu
Terkait laporan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Nomor Urut 01, Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita (selaku Pemohon), Bawaslu telah melakukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar laporan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Also Read
“Untuk rekomendasi ini, Bawaslu masih menunggu balasan dari DKPP terkait tindak lanjut laporan yang telah disampaikan,” jelas Anggi.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dalam sidang, KPU Kabupaten OKU sebagai Termohon melalui kuasa hukumnya, Bowie Haraswan, menyanggah tuduhan pengerahan ASN, pejabat daerah, dan RT untuk mendukung Paslon Nomor Urut 02, Teddy Meilwansyah dan Marjito Bachri (Pihak Terkait). Menurut Bowie, Pemohon tidak mampu memberikan rincian yang jelas mengenai lokasi, waktu, cara, serta dampak dari pelanggaran tersebut.
“Hingga saat ini, tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi Bawaslu OKU kepada Termohon sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak berdasar dan harus ditolak,” ujar Bowie.
Sementara itu, kuasa hukum Pihak Terkait, Yongki Ardinata, membantah tuduhan adanya pemberian uang sebesar Rp26 juta oleh Ketua Bawaslu OKU kepada sekretariat dan komisioner Panwascam untuk mengamankan Tim Pihak Terkait. “Faktanya, tuduhan tersebut tidak benar,” tegas Yongki.
Gugatan Pemohon: Selisih Suara dan Dugaan Kecurangan
Dalam sidang sebelumnya pada Kamis (9/1/2025), Pemohon mengajukan gugatan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten OKU Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024. Pemohon menuding adanya berbagai kecurangan sejak tahap pra-pemilihan hingga rekapitulasi perolehan suara.
Tuntutan Pemohon
Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten OKU mengadakan pemungutan suara ulang yang transparan dan tidak melibatkan Paslon Nomor Urut 02. Pemohon juga mengusulkan agar pemungutan suara ulang dilaksanakan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja Barat, Lubuk Batang, Muara Jaya, dan KPR. (bet)
