### Anggota Dewan OKU Absen karena Takut Salah

TRANSPARANN.ID – Bayang-bayang ketakutan akan jerat hukum menyelimuti proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun Anggaran 2026. Trauma masa lalu membuat kursi-kursi di ruang sidang kosong, memaksa pimpinan dewan menunda ketukan palu pengesahan.

Rapat Paripurna yang sejatinya terjadwal pada Jumat, 12 Desember 2025, terpaksa batal. Hanya 19 anggota dewan yang menampakkan batang hidungnya, kurang satu orang untuk memenuhi syarat kuorum. Situasi ini memaksa Ketua DPRD OKU menjadwalkan ulang rapat pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Meski akhirnya terlaksana, rapat susulan pada Sabtu siang itu pun berjalan alot. Mulur dari jadwal pukul 09.00 WIB, rapat baru bisa mulai pukul 13.00 WIB setelah menunggu para wakil rakyat mengisi daftar hadir.

Trauma dan Ketimpangan Anggaran

Joni Awaludin, Anggota Komisi II DPRD OKU, tidak menampik adanya keengganan rekan-rekannya untuk hadir. Saat ditemui di Kantor DPC Partai Hanura OKU, Selasa, 16 Desember 2025, Joni blak-blakan menyebut “trauma” sebagai biang keladinya.

“Saya pribadi dan beberapa rekan masih menyimpan trauma pembahasan APBD tahun lalu. Kami khawatir dan takut terjadi kesalahan lagi karena merasa tidak mengikuti proses pembahasan secara utuh dari awal hingga akhir,” ungkap Joni dengan nada serius.

Selain faktor psikologis, Joni menyoroti ketimpangan alokasi anggaran yang memicu protes diam dari para legislator. Ia mencontohkan kondisi di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang hanya menerima usulan pembangunan senilai Rp400 juta untuk tiga kecamatan.

Ketegangan memuncak ketika Komisi II mengambil sikap tegas. Mereka menolak membahas anggaran pada Dinas PUPR dan PU Perkim. Joni menyebut, usulan pembangunan atau rehabilitasi Kantor Pemkab OKU senilai Rp3 miliar menjadi sorotan tajam karena dinilai cacat administrasi.

“Kami menilai usulan itu belum memenuhi syarat, tidak memiliki Dana Insentif Daerah (DID), dan perencanaannya belum matang. Daripada menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, kami memutuskan tidak membahas anggaran dari dinas terkait,” tegasnya.

Ancaman Sanksi Gaji

Di balik alotnya dinamika politik tersebut, para wakil rakyat juga berhadapan dengan konsekuensi berat. Joni mengingatkan bahwa kegagalan pengesahan APBD membawa risiko sanksi administratif, yakni penahanan gaji anggota dewan selama enam bulan.

Ancaman inilah yang tampaknya memaksa para anggota dewan untuk akhirnya hadir dan memenuhi kuorum pada Sabtu siang, meski dengan catatan tebal dari Komisi II.

Pada akhirnya, DPRD OKU tetap mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2026 demi memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Bumi Sebimbing Sekundang tetap berputar, terlepas dari drama dan trauma yang mengiringinya. (*)