NTT Pacu Ekonomi SBD Atasi Stunting

### Program KUR Dorong Kesejahteraan UMKM

Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka, melihat produk UMKM.
foto : handout humas prokompi sumba barat daya
BUPATI SBD DAN GUBERNUR NTT TINJAU PRODUK UMKM LOKAL : Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Ratu Ngadu Bonnu Wulla (tengah), bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena (kiri) dan Wakil Bupati SBD Dominikus Alphawan Rangga Kaka (kanan), mengamati dan mengapresiasi produk kerajinan tangan anyaman khas Sumba saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan pameran UMKM di Aula Kantor Bupati SBD, Senin (16/03/2026). Peninjauan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi produk lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut.

TRANSPARANN.ID, SUMBA BARAT DAYA – Gubernur NTT mengunjungi Sumba Barat Daya (SBD) pada Senin (16/03/2026).

Kunjungan ini fokus pada percepatan pembangunan NTT. Fokus utama adalah menekan angka kemiskinan SBD.

Pemerintah juga mengandalkan program MBG di daerah tersebut. Langkah ini bertujuan menggerakkan ekonomi Sumba secara masif. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin langsung agenda ini.

Pemerintah menargetkan penurunan drastis pada angka stunting dan kemiskinan. Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, memaparkan data terkini daerahnya.

Baca Juga :   Strategi Efektif Tingkatkan Omset Selama Ramadhan

Prevalensi stunting SBD mencapai 40,2 persen pada Januari 2026. Angka kemiskinan berada pada level 25,66 persen. Data ini menjadi dasar perumusan kebijakan strategis pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengintervensi sektor perumahan dan pendidikan secara serius. Tahun ini, SBD membangun 245 unit rumah layak huni. Pemerintah juga memberikan beasiswa bagi ratusan mahasiswa berprestasi.

“Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem melalui pendidikan,” ujar Bupati Ratu.

Kebijakan lain mencakup operasional tujuh Dapur Makan Bergizi Gratis. Program ini mewajibkan penggunaan bahan baku dari petani lokal.