### Aturan Hemat Energi di Tengah Perang
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).
TRANSPARANN.ID – Pemerintah sedang menyiapkan skema WFH ASN terbaru. Langkah ini bertujuan menekan konsumsi BBM nasional.
Penghematan ini penting akibat dampak perang AS-Iran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan hal tersebut. Ia menyebut kebijakan WFH ini sudah masuk tahap finalisasi.
Rapat lintas kementerian telah membahas rencana ini secara intensif. Tito menyebut pemerintah sudah sepakat mengenai aturan kerja tersebut.
Also Read
Namun, pengumuman resmi masih menunggu arahan selanjutnya dari Istana. Menteri Koordinator Perekonomian yang akan menyampaikan keputusan final ini.
Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara,” kata Tito di Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Ia juga menjelaskan jalannya rapat tersebut kepada awak media.
“Kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi,” tambahnya.
Mendagri memastikan sistem kerja ini bukan hal sulit. Aparatur negara sudah terbiasa bekerja dari rumah. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting.
Saat itu, kementeriannya juga sukses menerapkan pembatasan secara ketat. “Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah,” tegas Tito.
Ia mengingatkan masa-masa penanganan pandemi yang lalu. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi punya pengalaman.
“Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga,” kenang mantan Kapolri ini.
Pemerintah daerah juga dinilai siap menghadapi aturan baru ini. Tito percaya pemda bisa beradaptasi dengan sangat cepat.
Namun, kepala daerah baru mungkin butuh sedikit arahan teknis. Kementerian Dalam Negeri siap memberikan pendampingan khusus bagi mereka.
Layanan publik esensial tetap wajib beroperasi penuh tanpa henti. “No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman,” sebut Tito.
Ia berjanji akan membimbing pemimpin daerah yang baru menjabat.
“Nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka,” paparnya.
Sektor darurat dan pelayanan dasar masyarakat dilarang tutup.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” tandasnya. (*)
