### Menyeimbangkan Ambisi Kekuasaan dan Kualitas Pelayanan Publik

TRANSPARANN.ID – Dinamika politik lokal sering kali menempatkan pemimpin daerah dalam dilema: fokus mempertahankan kekuasaan atau memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang bersih. Isu krusial ini menjadi bahasan utama dalam Kuliah Dosen Tamu yang digelar oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja (Unbara) di Auditorium kampus setempat, baru-baru ini.

Mengusung tema “Survival Politik dan Tata Kelola Daerah: Pelajaran Mendesain Kepemimpinan dari Kayong Utara,” acara ini menghadirkan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I., Wakil Bupati Kayong Utara periode 2018–2023. Kehadiran praktisi pemerintahan ini memberikan wawasan segar bagi ratusan mahasiswa yang memadati lokasi acara.

Tekanan Dua Sisi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P., membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya kecerdasan politik. Menurutnya, mahasiswa perlu memahami bahwa otonomi daerah menuntut pemimpin yang tidak hanya piawai berpolitik, tetapi juga cermat dalam mengelola birokrasi.

Menyambut pandangan tersebut, Effendi Ahmad memaparkan realitas yang ia hadapi selama memimpin. Ia mengungkapkan bahwa seorang kepala daerah kerap menghadapi tekanan besar dari dua sisi yang berlawanan.
“Di satu sisi, pemimpin harus menjaga stabilitas politik agar tetap bertahan (survival). Di sisi lain, ada tuntutan publik yang mendesak akan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Seni memimpin terletak pada kemampuan menyatukan keduanya, bukan memisahkannya,” ujar Effendi di hadapan peserta.

Empat Model Kepemimpinan Dalam sesi yang dipandu moderator Eva Susanti, M.Si., Effendi membedah strategi survival politik yang kerap digunakan, mulai dari politik transaksional, pembagian sumber daya, hingga pencitraan. Namun, ia menekankan bahwa strategi ini harus bermuara pada legitimasi berbasis kinerja.

Effendi merinci empat model kepemimpinan yang umum terjadi di daerah yaitu, Pragmatis – Transaksional: Fokus pada pertukaran kepentingan jangka pendek. Populis-Karismatik: Mengandalkan daya tarik personal dan isu populer. Institusional-Reformis: Berfokus pada perbaikan sistem dan birokrasi dan Hybrid: Kombinasi dari berbagai pendekatan di atas.
“Kepemimpinan yang ideal adalah model yang mampu mengubah energi politik menjadi bahan bakar pembangunan. Bukan sebaliknya, di mana pembangunan justru dikorbankan demi ambisi politik semata,” tegasnya.

Antusiasme Mahasiswa Diskusi berlangsung hangat. Mahasiswa secara aktif menggali isu-isu sensitif, mulai dari cara menghadapi tekanan elite lokal hingga strategi reformasi birokrasi yang kerap macet di tengah jalan. Effendi merespons dengan contoh-contoh konkret dari pengalamannya, membuat materi kuliah terasa membumi dan relevan.

Melalui kegiatan ini, Prodi Ilmu Pemerintahan Unbara berharap mahasiswa mampu membangun perspektif kritis. Survival politik bukanlah “barang haram” yang menghambat tata kelola, melainkan sebuah dinamika yang—jika dikelola dengan visi reformis—justru dapat memperkuat konsolidasi kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. (bet)