### Kebijakan Pemerintah Penuhi Hak Anak 2026
Pemerintah Kabupaten OKU terus mematangkan persiapan untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Nindya pada tahun 2026. Melalui rapat sosialisasi yang diikuti oleh seluruh gugus tugas KLA, Pemkab OKU memperkuat komitmen dan sinergi lintas instansi.
TRANSPARANN.ID, OKU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab OKU) memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
Kebijakan pemerintah ini bertujuan memenuhi hak anak secara optimal. Program ini juga dirancang untuk mencetak generasi emas mendatang. Hal tersebut dibahas pada rapat sosialisasi hari Rabu (1/4/2026).
Target utama program ini adalah meraih predikat Nindya KLA. Predikat tersebut ditargetkan dapat tercapai pada penilaian tahun 2026.
Also Read
Sebelumnya, daerah ini telah meraih predikat Madya tahun 2025. Pemerintah ingin meningkatkan capaian demi kesejahteraan anak secara menyeluruh.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar rapat ini. Berbagai instansi terkait hadir di Ruang Abdi Praja OKU.
Asisten I Setda OKU, Indra Susanto, mewakili bupati setempat. Ia memimpin langsung proses sinkronisasi program antar instansi tersebut.
“Pemerintah daerah harus menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak,” ucap Indra.
Indra menegaskan pentingnya sinergi untuk menyukseskan penilaian KLA ini. “Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antar lembaga,” ungkap Indra.
Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan demi kemajuan bangsa kelak. Ia menginstruksikan seluruh instansi mendata fasilitas ramah anak segera. “KLA menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegas Indra Susanto.
Kepala Dinas PPPA OKU, Iis Wahyu Ningsih, menjelaskan rinciannya. Terdapat 24 indikator dalam lima kluster penilaian KLA tersebut.
Kluster pertama meliputi aspek kelembagaan dan ketersediaan regulasi daerah. Pemkab OKU memiliki Perda Nomor 20 Tahun 2019 terkait KLA.
Iis berharap target evaluasi tahun depan bisa tercapai maksimal dengan meraih predikat Nindya.
“Minimal kita dapat mempertahankan predikat Madya yang diraih sebelumnya,” ujar Iis.
Kluster lainnya mencakup lingkungan keluarga dan pemenuhan kesehatan dasar. Pendidikan dan perlindungan khusus anak juga menjadi fokus utama.
Pemerintah terus memastikan kelengkapan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran. (*)
