### Penghormatan Negara yang Tuai Pro dan Kontra

TRANSPARANN.ID – Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 November 2025. Penganugerahan ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa besar Soeharto dalam perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan bangsa.

Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, bersamaan dengan pemberian gelar serupa kepada sembilan tokoh lainnya. Mereka adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.

Namun, keputusan pemerintah memberikan gelar kepada Soeharto memicu perdebatan publik. Sejumlah organisasi masyarakat seperti PBNU, Muhammadiyah, dan KontraS menyampaikan kritik. Mereka menilai masa kepemimpinan Soeharto menyisakan luka sejarah, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Meski demikian, pemerintah tetap menilai Soeharto layak mendapat penghargaan atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas dan membangun fondasi ekonomi nasional.

Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Godean, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya, Kertosudiro, bekerja sebagai petani sekaligus pembantu lurah. Setelah orang tuanya bercerai, Soeharto kecil diasuh oleh seorang dukun bayi bernama Mbah Kromodiryo.

Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Rakyat (SR) di Puluhan, Pedes, dan Tiwir. Ia kemudian melanjutkan ke Schakel School di Wonogiri dan Yogyakarta hingga 1939. Setelah lulus, Soeharto sempat bekerja sebagai pembantu klerk di bank desa Volks Bonk di Wuryantoro. Namun, pekerjaan itu tidak membuatnya betah.

Titik balik hidupnya terjadi saat ia lulus ujian masuk KNIL (tentara kerajaan Belanda) dan diterima dengan nilai terbaik. Ia melanjutkan pendidikan militer di Sekolah Kadet Gombong dan meraih pangkat sersan.

Saat Jepang menduduki Indonesia, Soeharto bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan menjabat sebagai komandan peleton. Setelah kemerdekaan, ia menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan menjabat sebagai Komandan Brigade X di Yogyakarta.

Karier militer Soeharto terus menanjak hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menunjuknya sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Setahun kemudian, ia resmi dilantik sebagai Presiden RI ke-2.

Selama 31 tahun menjabat, Soeharto memimpin Indonesia dalam era yang dikenal sebagai Orde Baru. Ia membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi, dan menjaga stabilitas politik. Namun, pemerintahannya juga diwarnai dengan pembungkaman kebebasan sipil dan tuduhan pelanggaran HAM.

Tekanan publik yang memuncak pada 1998, terutama dari gerakan mahasiswa, akhirnya memaksa Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak hitam-putih. Di satu sisi, ia dikenang sebagai tokoh pembangunan dan stabilitas. Di sisi lain, ia juga diingat sebagai pemimpin yang otoriter.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kontribusi besar Soeharto terhadap bangsa. Meski menuai kritik, pemerintah berharap penghargaan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan sejarah Indonesia. (*)