Pengelola dapur bahkan sering menunda pembayaran upah. Mirisnya, manajemen juga mengabaikan permintaan suplemen vitamin dari para pekerja.
Nasib serupa menimpa Edi di Bandung. Ia harus mencuci ribuan peralatan makan hingga dini hari.
Manajemen dapur tidak membayar penuh uang lembur meski Edi bekerja melebihi waktu. Transparansi pengelolaan di dapur tersebut sangat minim.
UMKM Terpinggirkan, Pasar Terguncang
Janji pemerintah untuk melibatkan UMKM lokal belum terbukti di lapangan. Pelaku usaha kecil justru merasa tersingkir dari rantai pasok.
Ketua Koperasi UKM Cirebon, Arul, mengungkapkan minimnya pesanan karena pengelola dapur lebih memprioritaskan pemasok besar.
Dominasi pemasok besar yang memborong bahan baku langsung dari petani menyulitkan pedagang pasar tradisional.
Akibatnya, kelangkaan stok memicu lonjakan harga pasar. Kondisi ini lantas menggerus omzet pedagang kecil secara drastis.
Dugaan Konflik Kepentingan
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium aroma amis konflik kepentingan. Mereka menemukan banyak yayasan pengelola dapur memiliki afiliasi dengan partai politik.
Peneliti ICW, Seira Tamara, menyebut program ini berubah menjadi ajang bagi-bagi proyek. Ekonom pun menilai MBG merusak ekosistem pasar yang sudah mapan.
Menanggapi hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras dan melabeli laporan tersebut sebagai informasi palsu.
Presiden Prabowo tetap meyakini program ini sebagai prestasi besar dan membandingkannya dengan capaian negara lain.
Namun, realitas lapangan menuntut evaluasi menyeluruh. Warga dan pekerja kini menanti perbaikan sistem yang nyata dari pemerintah. (*)
