### Ekosisen Seni Aceh Dinilai Sakit

TRANSPARANN.ID, BANDA ACEH – Pembatalan konser band Slank di Banda Aceh menyisakan pertanyaan mendalam tentang kondisi ekosistem seni dan budaya di provinsi tersebut. Penolakan yang terjadi tidak hanya mencerminkan ketidaksiapan masyarakat, tetapi juga mengungkap ketimpangan dalam dunia seni Aceh.

Koordinator Suara untuk Kebudayaan Aceh Terarah (SUKAT), Iskandar Tungang, menilai penolakan ini menunjukkan melemahnya peraturan. “Kalau izin resmi sudah dikeluarkan, seharusnya semua pihak menghormati mekanisme itu,” tegas Iskandar.

BACA JUGA : https://transparann.id/konser-slank-aceh-batal-dispora-tagih-700-juta/

Ia mengingatkan, jika tekanan segelintir orang selalu berhasil membatalkan acara, maka akan timbul ketidakpastian dalam kebudayaan Aceh. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Dosen ISBI Aceh itu menyoroti praktik sejumlah event organizer (EO) yang lebih mengutamakan keuntungan finansial. Akibatnya, seniman lokal sering hanya menjadi pelengkap dan tidak dihargai. “Hal ini perlu dievaluasi karena menciptakan kondisi yang tidak sehat. Seniman menarik diri dari ruang publik, sementara masyarakat semakin jauh dari seni,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iskandar menekankan perlunya penataan ulang relasi antara pemerintah, seniman, dan penyelenggara acara. Ia menyatakan ekosistem seni yang sehat hanya bisa tumbuh melalui kejujuran dan dialog, bukan sekadar proyek berorientasi angka. “Kebudayaan kita masih sakit karena disorientasi paradigma,” pungkasnya.

Di sisi lain, pembatalan konser juga dipicu oleh ancaman yang diterima panitia. Event konsultan sekaligus penyelenggara, Steffy Burase, mengaku menerima ancaman dari ormas sejak dua pekan sebelum acara. “Kalau tidak melakukan beberapa hal, akan ada ormas yang datang mengacau acara ini. Itu fakta,” ujar Steffy di Banda Aceh, Sabtu (25/10/2025).

Menanggapi hal itu, Steffy memutuskan menunda konser demi keamanan seluruh pihak. Meski mengalami kerugian materiil, ia memilih tidak menempuh jalur hukum. “Bagi kami, cukup masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Percuma kalau dikasuskan, hanya menghabiskan energi,” katanya.

Sebelumnya, Iskandar juga mengingatkan bahwa tidak semua pembatalan konser semata-mata kesalahan ormas. Menurutnya, dalam beberapa kasus, ketidaksiapan panitia dalam pengurusan izin dan komunikasi publik menjadi akar masalah. “Jika ini tidak dievaluasi, kerenggangan antara masyarakat dan pelaku seni justru akan makin melebar,” tegas Iskandar.

Dengan demikian, insiden ini membuka ruang evaluasi bersama bagi semua pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem seni Aceh yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. (*)