### Pengawas dan Distributor Kompak Bungkam

TRANSPARANN.ID — Instruksi Kementerian Pertanian mengenai penurunan harga pupuk bersubsidi tampaknya tidak bertaji di Kabupaten OKU Selatan.

Ketetapan harga Rp90.000 per zak untuk Urea dan Rp92.000 per zak untuk NPK Phonska per 22 Oktober 2025, hanya menjadi aturan di atas kertas.

Fakta di lapangan membuktikan, sejumlah kios secara terang-terangan menjual pupuk jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Rentetan pemberitaan media lokal mengenai lonjakan harga ini tak kunjung menciutkan nyali para pelaku usaha nakal.
Sebaliknya, dugaan pembiaran justru menguat karena pihak pengawas PT Pupuk Indonesia terkesan menutup mata terhadap pelanggaran yang mencekik petani ini.

Sorotan tajam kini mengarah pada Kios F4 Pratama di Desa Ruos, Kecamatan Buay Rawan. Berdasarkan temuan awak media, Jumat (5/12), kios ini diduga kuat menjual pupuk bersubsidi melampaui ketentuan pemerintah.

Sang pemilik kios bahkan mengakui praktik tersebut dengan dalih klasik: “modal usaha berasal dari pinjaman bank”. Pengakuan ini terekam jelas saat awak media melakukan investigasi pada 2 Desember 2025 lalu.

Merespons temuan ini, awak media memburu konfirmasi dari oknum pengawas PT Pupuk Indonesia berinisial YN yang memegang wilayah OKU Induk dan OKU Selatan.

Namun, alih-alih melakukan penindakan, YN justru menunjukkan sikap defensif. Melalui sambungan telepon, ia seolah pasang badan membela kios yang bermasalah.

“Jika ada temuan harga seperti yang diberitakan, bapak pertemukan saja petani yang beli dengan kios yang menjual pupuk bersubsidi atau ketua Forum Pupuknya,” tantang YN.

Pernyataan YN tersebut memicu kecurigaan awak media. Ia menolak ajakan wartawan untuk turun langsung memverifikasi fakta di lapangan dan terus melontarkan bantahan.

Sikap resisten ini memunculkan dugaan kuat bahwa praktik penjualan di atas HET bukan sekadar kenakalan oknum kios semata, melainkan melibatkan sindikat pengawasan yang sistematis di wilayah OKU Induk dan OKU Selatan.

Setali tiga uang, distributor resmi CV Polaris pun memilih langkah ‘tutup mulut’. Hingga berita ini turun, pihak distributor mengabaikan upaya konfirmasi awak media, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp.

Padahal, CV Polaris memikul tanggung jawab penuh untuk membina dan menindak tegas Pengecer Pupuk Bersubsidi (PPTs) binaannya yang membangkang aturan HET.

Ketiadaan tindakan tegas dari distributor dan pengawas ini semakin menyuburkan praktik curang yang merugikan petani.

Hingga kini, http://transparann.id masih membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Pupuk Indonesia, distributor, maupun pemilik kios untuk memberikan hak jawab demi keberimbangan informasi. (wgn)