Ia hadir di kelas tanpa keluhan, meski hidup dalam kekurangan. Namun, di balik sikap diamnya, bocah malang ini menyimpan beban hidup yang teramat berat.
Maria mengakui bahwa pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam memantau kondisi sosial setiap siswa. Sekolah baru menyadari adanya kesulitan ekonomi yang menjerat keluarga YBR setelah peristiwa ini terjadi.
Pihak sekolah sebenarnya telah mengusulkan YBR sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ini. Uang bantuan sebesar Rp450.000 bahkan sudah masuk ke dalam rekening bank miliknya.
Sayangnya, dana tersebut tidak bisa cair karena kendala administrasi kependudukan ibunya. Perbedaan domisili KTP sang ibu membuat bank menolak proses pencairan dana tersebut.
Masalah administrasi kependudukan menghalangi hak dasar pendidikan anak. Anak miskin kembali kalah oleh sistem yang kaku dan lamban.
Di sisi lain, YBR tetap berusaha membayar uang komite sekolah sebesar Rp1,2 juta per tahun. Ibu korban baru mampu mencicil sebesar Rp500 ribu dan masih menyisakan tunggakan yang besar.
Pihak sekolah menaikkan biaya tersebut untuk mendanai kegiatan olahraga dan gaji guru honorer.
Tragedi ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Ngada dan sekitarnya. Kemiskinan dan beban administrasi yang kaku telah merenggut nyawa seorang anak yang tidak berdosa.
Kini, hanya doa yang mengiringi kepergian YBR menuju keabadian di surga. (*)
