### Warga Maluku Utara Laporkan Jalan Rusak

TRANSPARANN.ID, MALUKU UTARA – Birokrasi kalah cepat dari media sosial. Warga Maluku Utara membanjiri pemerintah dengan 270 laporan jalan rusak hanya dalam hitungan hari, menyingkirkan rencana survei Rp1,7 miliar yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Awalnya, Dinas PU mengusulkan anggaran besar untuk memetakan jalan rusak di seluruh provinsi. Nilai itu memicu kecurigaan publik, karena di era ponsel pintar dan sinyal 4G, memotret dan melaporkan kerusakan jalan bukan lagi pekerjaan rumit.

Gubernur Sherly Tjoanda menolak proposal tersebut. Ia memilih langkah cepat: merekam video singkat yang mengajak warga mengirim laporan lewat media sosial. Tanpa honor, tanpa kontrak, hanya bermodal semangat dan paket data, warga bergerak.

Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu singkat, ratusan video laporan masuk. Setiap unggahan menampilkan titik kerusakan jalan, lengkap dengan lokasi dan kondisi terkini. Semua gratis, tanpa membebani kas daerah.

Langkah ini menjadi sindiran keras bagi pola lama birokrasi yang lamban. Bukan teknologi yang tertinggal, melainkan kemauan yang sering tersendat. Ketika pejabat mau bergerak, rakyat pun siap menjadi mata dan telinga pemerintah.

Era media sosial memotong jarak antara rakyat dan penguasa. Yang dulu butuh survei manual berbiaya besar, kini cukup hashtag dan unggahan. Alasan “anggaran” yang dulu jadi tameng, kini berubah menjadi cermin: apakah uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat, atau justru tersedot ke “jalan-jalan” anggaran.

Di tengah sinisme publik, langkah Sherly Tjoanda terasa segar. Ia membuktikan bahwa kolaborasi dengan masyarakat bukan sekadar jargon, melainkan solusi cepat, murah, dan efektif. Warga pun membuktikan kesediaan mereka membantu, selama pemerintah menghargai partisipasi itu.

Dan mungkin di sinilah ironi kecilnya: memetakan jalan rusak ternyata tidak perlu jalan-jalan. Cukup scroll timeline. Lubang paling berbahaya justru menganga di kas negara, jika dibiarkan. (*)