### Warga Tlogowungu Murka Anggaran Makan Disunat
Warga Tlogowungu mengepung kantor SPPG 1 Pati, Jumat (27/2/2026). Aparat kepolisian tampak berjaga ketat mengamankan lokasi. Massa menuntut transparansi total program Makan Bergizi Gratis. Mereka membentangkan spanduk sindiran terkait dugaan kongkalikong pengelolaan. Pemerintah tidak boleh membiarkan gizi anak bangsa dimanipulasi!
TRANSPARANN.ID, PATI – Kemarahan meledak di Kabupaten Pati. Warga Tlogowungu membongkar skandal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka muak dengan kualitas makanan tak layak. Anggaran negara terindikasi bocor demi bisnis pribadi.
Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB) menggelar protes keras. Aksi kemarahan ini meletus pada Jumat (27/2/2026). Massa berbaris dari GOR Tlogorejo. Mereka kemudian melabrak dapur SPPG Tlogowungu 1.
Koordinator Aksi, Muhammad Ali Sobri, menelanjangi kebobrokan program ini. Ia menemukan selisih anggaran yang sangat mencurigakan.
Also Read
“Pemerintah mengklaim anggaran Rp8.000 per porsi. Fakta di lapangan harganya cuma Rp5.000!” seru Sobri marah.
Selanjutnya, Sobri menuntut kejelasan sisa dana Rp3.000 tersebut. Uang rakyat diduga kuat menguap tanpa jejak.
Lebih parah lagi, kualitas makanan sangat memuakkan. Banyak anak sekolah justru menerima buah jeruk yang busuk. Menu porsi Rp5.000 itu sangat memprihatinkan. Isinya hanya satu jeruk, roti kering, dan telur puyuh.
Oleh karena itu, Sobri mempertanyakan keberadaan ahli gizi.
“Ke mana ahli gizi? Kami minta mereka hadir!” tantangnya.
Program ini seharusnya memperbaiki gizi anak bangsa. Nyatanya, pelaksana malah mencekoki siswa dengan makanan sampah. Sobri mengancam akan membubarkan paksa program manipulatif ini. Ia menolak diam melihat negara membodohi rakyat.
Sementara itu, Kepala Dapur SPPG, Viki Ardiyan Listiyanto, berdalih. Ia memang meminta maaf secara formalistis kepada warga. Namun, ia bersikeras menolak tuduhan penyelewengan dana tersebut.
Viki mengklaim pendistribusian sudah sepenuhnya sesuai aturan. Ia berlindung di balik pagu harga Disperindag Pati.
“Kami tidak melebihkan harga. Semua operasional sesuai standar,” elaknya.
Alih-alih mengevaluasi gizi, Viki justru buru-buru melanjutkan distribusi. Ia beralasan harus mengejar target pengiriman ke 35 sekolah.
Di sisi lain, aparat Polisi dan TNI berjaga ketat. Mereka mengamankan area sekitar Kantor Kepala Desa Tlogorejo. Warga menuntut evaluasi total secepatnya. Negara tidak boleh menjadikan gizi anak sebagai lahan korupsi! (*)
