### Dapur SPPG Tuai Protes

TRANSPARANN.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto telah genap berusia satu tahun.

Presiden membanggakan kesuksesan program yang menyasar 49 juta penerima ini. Namun, penelusuran lapangan justru menyingkap fakta berbeda.

Sejumlah masalah pelik mencuat di berbagai daerah. Warga menyuarakan keluhan soal gangguan lingkungan, sedangkan para pekerja menuntut kejelasan nasib.

Berikut rangkuman temuan BBC News Indonesia yang dikutip oleh portal ini.

Gelombang Penolakan Warga

Warga Kompleks Parakan Indah, Bandung, secara tegas menolak operasional dapur MBG. Mereka membentangkan spanduk protes di gerbang perumahan.

Badri, Ketua RW setempat, menyebut aktivitas dapur merampas ketenangan warga. Proses produksi yang berlangsung hingga larut malam sangat mengganggu waktu istirahat lansia.

Selain polusi suara, warga juga mengkhawatirkan tumpukan sampah organik yang dapat mencemari lingkungan mereka.

Konflik serupa terjadi di Sumber, Solo. Warga memprotes pendirian dapur yang tidak mengantongi izin lingkungan.

Pemerintah kota akhirnya menghentikan pembangunan tersebut. Mereka menilai pemilik dapur tidak memiliki itikad baik untuk bersosialisasi dengan warga sekitar.

Nasib Buram “Relawan” Tanpa Kontrak

Tak hanya isu lingkungan, masalah ketenagakerjaan juga menjadi sorotan tajam. Pekerja dapur yang berstatus “relawan” harus bekerja tanpa kontrak tertulis.

Yeni, seorang relawan di Cirebon, mengaku bekerja delapan jam sehari tanpa jaminan sosial atau BPJS.

Pengelola dapur bahkan sering menunda pembayaran upah. Mirisnya, manajemen juga mengabaikan permintaan suplemen vitamin dari para pekerja.

Nasib serupa menimpa Edi di Bandung. Ia harus mencuci ribuan peralatan makan hingga dini hari.

Manajemen dapur tidak membayar penuh uang lembur meski Edi bekerja melebihi waktu. Transparansi pengelolaan di dapur tersebut sangat minim.

UMKM Terpinggirkan, Pasar Terguncang

Janji pemerintah untuk melibatkan UMKM lokal belum terbukti di lapangan. Pelaku usaha kecil justru merasa tersingkir dari rantai pasok.

Ketua Koperasi UKM Cirebon, Arul, mengungkapkan minimnya pesanan karena pengelola dapur lebih memprioritaskan pemasok besar.

Dominasi pemasok besar yang memborong bahan baku langsung dari petani menyulitkan pedagang pasar tradisional.

Akibatnya, kelangkaan stok memicu lonjakan harga pasar. Kondisi ini lantas menggerus omzet pedagang kecil secara drastis.

Dugaan Konflik Kepentingan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium aroma amis konflik kepentingan. Mereka menemukan banyak yayasan pengelola dapur memiliki afiliasi dengan partai politik.

Peneliti ICW, Seira Tamara, menyebut program ini berubah menjadi ajang bagi-bagi proyek. Ekonom pun menilai MBG merusak ekosistem pasar yang sudah mapan.

Menanggapi hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras dan melabeli laporan tersebut sebagai informasi palsu.

Presiden Prabowo tetap meyakini program ini sebagai prestasi besar dan membandingkannya dengan capaian negara lain.

Namun, realitas lapangan menuntut evaluasi menyeluruh. Warga dan pekerja kini menanti perbaikan sistem yang nyata dari pemerintah. (*)