### Pangkas Perjalanan Dinas ASN dan Swasta
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN dan swasta. Langkah ini memangkas mobilitas demi efisiensi energi nasional.
TRANSPARANN.ID – Pemerintah mengeksekusi langkah tegas. Mereka resmi menetapkan kebijakan WFH pemerintah bagi ASN dan pekerja swasta. Aturan ini juga membatasi perjalanan dinas secara ketat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan keputusan krusial ini. Ia menyampaikannya dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026). Langkah ini menindaklanjuti instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Situasi ini bukan hambatan. Ini momentum kita untuk mengakselerasi perubahan perilaku. Perubahan ini harus lebih modern dan efisien,” tegas Airlangga lugas.
Also Read
Prabowo sebelumnya merilis ‘8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional’. Kebijakan ini turut menyasar target efisiensi energi nasional.
“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM aman dan stabilitas fiskal terus terjaga,” jelas Airlangga.
Selanjutnya, pemerintah mewajibkan ASN bekerja dari rumah setiap Jumat. Menteri PAN-RB akan segera menerbitkan Surat Edaran resmi.
Penggunaan kendaraan dinas juga kena pangkas drastis. Pemerintah membatasi kuota operasionalnya maksimal pada angka 50 persen.
Kendaraan operasional dan mobil listrik mendapat pengecualian khusus. Oleh karena itu, pemerintah mendesak seluruh pegawai menggunakan transportasi publik.
Perjalanan dinas dalam negeri berkurang sebanyak 50 persen. Sementara itu, perjalanan dinas luar negeri anjlok hingga 70 persen.
“Khusus daerah, ada imbauan penambahan hari bebas kendaraan. Durasi dan cakupan jalan menyesuaikan karakter daerah masing-masing. Aturan ini menunggu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” ucapnya.
Sektor swasta wajib menyesuaikan skema WFH terbaru ini. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan akan menjadi landasan utama. Penerapan aturan ini menyesuaikan karakter spesifik setiap sektor usaha.
“Pengaturan melalui Menteri Ketenagakerjaan mencakup efisiensi. Efisiensi ini menyasar penggunaan energi di tempat kerja,” tegas Airlangga.
Meski demikian, beberapa sektor kebal dari aturan WFH. Sektor tersebut meliputi pelayanan publik, kesehatan, dan keamanan.
Petugas kebersihan dan pekerja sektor strategis tetap beroperasi penuh. Sektor strategis ini mencakup industri, energi, air, dan bahan pokok.
Layanan transportasi, logistik, perdagangan, dan keuangan juga beroperasi normal. (*)
